Bekraf Mengalami Problem Kelembagaan

*Komisi X Dorong Jadi Kementerian Ekraf

PURWOREJO – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia hingga saat ini masih mengalami permasalahan kelembagaan. Pasalnya, di tingkat daerah lembaga tersebut belum tertata.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Ir H Bambang Sutrisno dalam Bekraf Create Day Talkshow bertajuk Sarung is My New Denim yang digelar di Hotel Plaza Purworejo, Kamis (27/6). Talkshow tersebut diikuti oleh seratusan desainer, model serta pelaku usaha fashion di Kabupaten Purworejo.

“Undang-undang Ekonomi Kreatif sudah selesai dibahas. Dalam waktu dekat ini semoga bisa diketok sehingga menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaku ekonomi kreatif serta Bekraf itu sendiri,” kata Bambang.

Dikatakannya, Komisi X yang salah satu bidang kerjanya adalah ekonomi kreatif senantiasa mendorong agar kegiatan ekonomi kreatif ini dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan mendorong penguatan lembaga Bekraf agar lebih intens lagi menangani kegiatan ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat.

“Kami mengusulkan agar ekonomi kreatif ini tidak hanya ditangani oleh lembaga setingkat badan. Melalui UU Bekraf itu kami dorong agar Bekraf ini bisa menjadi lembaga kementerian sehingga anggaran dan insfrastrukturnya lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Problem kelembagaan yang hingga saat ini masih menjadi permasalah di pengembangan ekonomi kreatif adalah ketidakseragaman lembaga ekonomi kreatif di tingkat daerah. Karena respon daerah terhadap lembaga yang masih relatif baru ini juga tidak seragam.

“Ada yang menempatkan Bekraf di bawah Dinas Pedagangan, ada yang di Dinas Pariwisata, di Purworejo ada di bawah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Ini menjadi persoalan bagi kami ketika melakukan pengawasan. Tentu di internal Bekraf juga menjadi kendala terkait ketidak seragaman ini,” katanya.

Jika nanti Bekraf sudah menjadi lembaga setingkat Kementerian, Bambang yakin persoalan struktural semacam itu akan teratasi. “Sehingga secara nasional juga akan seragam dan tidak akan menimbulkan kerancuan,” tandasnya.