PURWOREJO – Dari 494 desa/ kelurahan di Kabupaten Purworejo baru 121 yang sudah menyandang status Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Perilaku BAB sembarangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Dinkes Kab Purworejo dr Darus dalam workshop Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat (STBM), di Puskesmas Maron Loano, kemarin.
“Kebiasaan BABS berpengaruh buruk pada kualitas kesehatan masyarakat. Bahkan kebiasaan itu dapat menimbulkan penyakit menular yang menyerang saluran pencernaan. Hasil penyelidikan epidemologi pada beberapa kejadian luar biasa diare di sejumlah desa di Purworejo, diduga akibat kebiasaan BABS,” kata Darus.
Lebih lanjut dikatakannya, 373 desa/ kelurahan yang masih melakukan BAB sembarangan tersebut tersebar di seluruh kecamatan. “Dari data hingga pertengahan 2019 ini, belum ada satupun kecamatan yang sudah BABS. Maka sosialisasi terus kami gencarkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Yuli Hastuti yang datang pada kesempatan tersebut menyampaikan, perilaku buang air besar sembarangan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena rendahnya taraf perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat, serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan.
“Ketiga faktor tersebut memicu munculnya sikap pragmatis untuk melakukan sesuatu yang paling mudah dan murah, namun tidak berpikir akibat yang akan ditimbulkannya,” katanya.
Menurutnya, untuk dapat mewujudkan ODF atau bebas BABS pada desa dan kelurahan, maka dibutuhkan solusi. Tentunya pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk pembangunan sanitasi.
“Karena rumah tangga yang belum memiliki jamban, masih tergolong keluarga tidak mampu. Untuk itu, agar desa membantu dukungan anggaran yang diperkuat dengan SK agar tidak menyalahi aturan. Dengan SK supaya nantinya dapat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sanitasi,” harap Yuli Hastuti.
