Memasuki masa akhir jabatan periode pertama pasangan bupati dan wakil bupati Purworejo, Agus Bastian dan Yuli Hastuti mendapat perhatian dan kritikan dari anggota DPRD Purworejo. Salah satunya adalah Ngadiyanto yang memang terkenal vokal. Anggota Komisi B yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini menilai banyak prestasi yang dicapai pemerintahan Agus-Yuli, namun banyak pula kekurangannya.
“Pembangunan infrastruktur, bangunan fisik bisa dikatakan berhasil. Misal Pasar Baledono yang sekian lama terbengkalai usai terbakar berhasil dibangun. Kawasan alun-alun juga dibangun dan beberapa bangunan lain. Namun esensi pembangunan seutuhnya masih jauh dari harapan,” kata Ngadiyanto di kantor DPRD Purworejo.
Bupati, lanjut anggota FPKS ini, cenderung membangun mega proyek yang hanya mementingkan gebyar fisik dan anggaran, esensi dasar pembangunan belum tercapai.
“Contohnya Pasar Baledono, anggaran besar tapi sekarang sepi. Karena apa? Pembangunan masih bersifat parsial tidak integral dan terpadu, misalnya areal parkir tidak ada, pengaturan trayek angkutan yg semrawut dan lain-lain,” kata Ngadiyanto.
Tahun 2020 yang merupakan tahun politik karena ada Pilkada serentak, Bupati Purworejo merencanakan pembangunan mega proyek bernilai milyaran rupiah. Antara lain renovasi awal Sport centre senilai Rp 25M, pembangunan Dinas Pendidikan Rp 14M, pembangunan Pasar Brengkelan senilai Rp 70 M serta rencana pengadaan Alkes di RS tipe C Borokulon Rp 20 M.
“Tahun 2019 ini bupati juga membangun rumah sakit tipe C Borokulon, Heroes Park Rp 7,5 M, Gedung wanita Rp 20M dan lainnya. Buat apa pemkab membangun gedung pertemuan yang masih bisa dihandle swasta? Kewajiban pemerintah itu memenuhi kebutuhan publik yang tidak mungkin dibiayai swasta, bukan gedung-gedung pertemuan yang bisa dihandle swasta. Lebih baik APBD dialokasikan untuk urusan wajib yang tidak mugkin dibiayai publik, seperti jalan dan jembatan yg masih jauh dari RPJMD,” kritik Ngadiyanto.
“Urusan wajib layanan dasar pendidikan dan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan jauh dari RPJMD Bupati tahun 2016-2021 yang menargetkan 85% pembangunan jalan. Tahun ini hanya 7 km pembangunan jalan, yang memakai APBD murni hanya 3km.”
Terkait pembangunan jalan, data dari Ngadiyanto dibantah oleh Kepala Dinas PUPR, Ir Suranto yang mengatakan tahun ini peningkatan jalan di Kabupaten Purworejo mencapai 18 ruas jalan dengan panjang total 29,5 km.
“Total jalan milik kabupaten 769, 25 km. Yang masih dalam kondisi baik sedang 76,9 % atau sekitar 590, 784 km. Kami yakin target RPJMD pembangunan jalan sebesar 85% bisa terpenuhi. Dalam kurun waktu dua tahun lagi, 63 km jalan optimis tercapai jika didukung dengan biaya dan pemeliharaan jalan yang baik,” kata Suranto.
Tahun 2019 ada dua ruas tuntas pembangunan jalan yang menggunakan DAK penugasan Kementrian yaitu, ruas Banyuasin-Cacaban (6,36km) dan ruas Purwodadi-Bubudan (2,4 km). Kedua proyek tersebut terkait dengan PSN (proyek strategis nasional) Badan Otorita Borobudur (BOB), Bandara Yogyakarta dan Bendung Bener.
Selain jalan pembangunan jembatan juga terus dilakukan. “Tahun ini ada penggantian empat jembatan yaitu jembatan Tri Warno, Kecamatan Banyu Urip (11×6 m), Jembatan Sejiwan yang memasuki masa akhir, jembatan Trirenggo (26x6m) anggaran Rp 5, 030 M, jembatan Rejowinangun yang menghubungkan perbatasan Kemiri-Pituruh (Rp 1,3 M).”
Total anggaran untuk jalan mencapai 64, 9 M dengan nilai kontrak Rp 51.479.455.000. Untuk pembangunan jembatan, anggarannya menxapai Rp 13.969.500.000.
