Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ketua (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) Gemasaba Jawa Tengah, Jahirin, mengecam keras Tindakan represif anggota kepolisian terkait kasus agraria tersebut. Selasa, (8/2/2022)
Ujar Jahirin jika tujuanya hanya untuk mengukur lahan tidak perlu menggunakan kekerasan, ia menyebut masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencari solusi. Ia menilai aparat melakukan pemaksaan kehendak dan warga mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian saat proses pengukuran lahan.
“Jika memang turunya apparat hanya untuk melakukan pengukuran lahan tanah pembangunan, seharusnya aparat kepolisian sebagai pengayom dapat memberikan rasa aman dan nyaman bukan malah melakukan tindak represif kepada warga” ujar Jahirin.
Selain itu Jahirin menyapaikan aparat harus cerdas dalam menyikapi persoalan tersebut, aparat harus melakukan pendekatan secara persuasif untuk menyelesaikan masalah harus dikedepankan. Selain itu pemerintah juga harus benar – benar open terhadap perkembangan yang terjadi di wadas.
“Seharusnya aparat lebih cerdas menangani masalah ini, missal mengedepankan pendekatan persuasif dengan masyarakat sebelum turun, selain itu untuk mengurangi kesalah pahaman, pemerintah juga harus bisa terbuka terhadap perkembangan situasi dan kondisi di lapangan” tegas jahirin.
“Terlebih ditangkapnya 64 warga Wadas, itu adalah bukti tidak terjaminya Hak Asasi Manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya dan mengkonsolidasikan gerakanya, sudah seharusnya aparat menjadi kunci tengah mengawal keamanan dan kenyamanan setiap warga dari semua kubu, bukan malah terhanyut dalam situasi dan melakukan tindak represif” imbuhnya.
Tindak represif yang dilakukan oleh aparat di wadas bukan sekali ini terjadi, hal tersebut sudah berulang kali dari beberapa aksi yang dilakukan warga saat menyampaikan aspirasinya. Sekalilagi ketua Gemasaba tersebut ikut mengecam keras Tindakan represif oleh aparat, segala bentuk kekerasan yang ada tidak pernah bisa dibenarkan. | Muhammad Azis
