Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menyaksikan gelombang demonstrasi mahasiswa yang besar, terutama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan konflik dengan DPR mengenai Pilkada 2024. Isu ini menarik perhatian luas dan memobilisasi ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan. Namun, kontras dengan antusiasme terhadap isu Pilkada, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, meskipun sangat penting untuk pemberantasan korupsi, tidak mendapat perhatian yang sama. Mengapa ada perbedaan mencolok ini, dan mengapa mahasiswa perlu mulai memberikan perhatian lebih pada RUU Perampasan Aset?
Konflik DPR dan MK dalam Pilkada 2024: Isu dengan Dampak Langsung
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan perhitungan usia calon kepala daerah telah menjadi pemicu utama dari aksi demonstrasi besar-besaran. Konflik ini, yang melibatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah yang menolak putusan MK, dilihat oleh banyak orang sebagai ancaman langsung terhadap integritas demokrasi. Mahasiswa dan masyarakat melihat bahwa keputusan DPR untuk mengabaikan putusan MK dan tetap mengikuti ambang batas pencalonan lama sebagai bentuk pengekangan terhadap demokrasi dan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Hal ini memunculkan kemarahan dan rasa frustasi yang mendorong aksi unjuk rasa yang masif.
Sebaliknya, meskipun RUU Perampasan Aset juga berkaitan dengan hak-hak rakyat, dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum seperti dalam kasus Pilkada. Mahasiswa dan masyarakat mungkin tidak melihat RUU ini sebagai sesuatu yang mendesak atau berdampak langsung pada kehidupan mereka, meskipun pada kenyataannya, pengesahan RUU ini bisa menjadi langkah penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang dicuri. Tanpa adanya ancaman langsung terhadap hak politik mereka, seperti yang terlihat dalam konflik Pilkada, isu RUU Perampasan Aset tampaknya kurang menggugah semangat untuk turun ke jalan.
Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset
Meskipun perhatian saat ini lebih banyak tertuju pada isu Pilkada 2024, penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa RUU Perampasan Aset juga sangat krusial bagi masa depan Indonesia. RUU ini adalah alat hukum yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara yang telah dicuri oleh koruptor. Mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial dan pelindung kepentingan rakyat, memiliki tanggung jawab moral untuk turut memperjuangkan pengesahan RUU ini dengan semangat yang sama seperti dalam kasus Pilkada.
Jika mahasiswa mampu memobilisasi diri untuk mengawal proses Pilkada 2024, mereka juga harus menunjukkan komitmen yang sama dalam mendukung RUU Perampasan Aset. Ini bukan hanya tentang menentang keputusan yang dianggap tidak adil, tetapi juga tentang memperjuangkan undang-undang yang akan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mendorong pengesahan RUU ini, mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan bahwa hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh para pelaku korupsi.
Konteks Sosial dan Emosional dalam Isu Pilkada 2024
Isu Pilkada 2024, terutama setelah nama Kaesang Pangarep yang juga anak dari Presiden Joko Wiodo terseret dalam kontroversi syarat usia pencalonan, memiliki daya tarik emosional yang kuat. Konflik ini menyentuh lapisan personal dan politik yang sangat terkait dengan dinamika kekuasaan dan partisipasi politik. Ketika publik melihat bahwa putusan MK dapat mempengaruhi pencalonan figur publik terkenal seperti Kaesang, perhatian terhadap isu ini semakin meningkat. Media sosial dipenuhi dengan diskusi, tagar, dan peringatan darurat, yang semuanya semakin menggerakkan massa untuk berdemonstrasi.
Namun, RUU Perampasan Aset, meskipun tidak memiliki elemen dramatis yang sama, seharusnya tidak diabaikan. Justru karena pentingnya isu ini dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa harus menggunakan pengaruh dan semangat mereka untuk memastikan RUU ini disahkan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengawal proses legislasi, dan ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa mereka juga peduli terhadap isu-isu yang lebih struktural dan berdampak jangka panjang.
Kesimpulan: Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset dengan Semangat yang Sama
Demonstrasi terkait Pilkada 2024 telah menunjukkan betapa kuatnya suara mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak demokratis. Namun, semangat ini harus diterapkan juga pada isu-isu lain yang sama pentingnya, seperti RUU Perampasan Aset. Mahasiswa tidak boleh hanya fokus pada isu-isu yang mendapat perhatian besar dari media, tetapi juga harus menjadi pelopor dalam memperjuangkan undang-undang yang dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah penting dalam memberantas korupsi dan melindungi kepentingan rakyat. Jika mahasiswa benar-benar ingin memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik, mereka harus mulai membahas dan mendorong pengesahan RUU ini dengan semangat yang sama seperti yang mereka tunjukkan dalam isu Pilkada. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam proses legislasi di Indonesia.
